Author : Ukhti Erica, Islamic Lifestyle Writer
Jika terdapat pemimpin zalim di suatu negara, rakyat tidak dapat begitu saja memindahkan seluruh dosa pribadinya kepada pemimpin tersebut pada hari kiamat. Islam menetapkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sendiri. Namun, apabila seorang pemimpin menzalimi rakyat, merampas hak, menyesatkan masyarakat, atau menjadi penyebab orang lain melakukan keburukan, ia dapat menanggung dosa tambahan yang berkaitan langsung dengan kezaliman dan pengaruh buruk tersebut.
Inilah bagian yang sering menimbulkan salah pengertian. Seseorang mungkin berpikir bahwa karena ia hidup di bawah kekuasaan seorang penguasa yang zalim, kelak semua kesalahan yang ia lakukan dapat ia serahkan kepada penguasa itu. Pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dalam Islam. Allah menghitung amal setiap manusia secara adil dan tidak membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain tanpa sebab yang benar. Al Quran menegaskan bahwa seseorang tidak memikul beban dosa orang lain.
Meski begitu, pembahasan tidak berhenti sampai di sana. Ada hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat yang menjelaskan bahwa seseorang yang pernah menzalimi manusia dapat kehilangan pahala untuk membayar hak korbannya. Jika pahala tersebut habis sementara hak manusia masih tersisa, Allah dapat membebankan dosa korban kepadanya. Jadi, ada keadaan ketika dosa seseorang berkaitan dengan orang zalim, tetapi proses tersebut terjadi melalui keadilan Allah, bukan melalui keputusan sepihak manusia.
Karena itulah, pembicaraan mengenai pemimpin zalim dalam Islam perlu menempatkan dua prinsip secara bersamaan. Rakyat tetap mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri, sementara seorang penguasa mempertanggungjawabkan kebijakan, perintah, kezaliman, penyalahgunaan kekuasaan, serta setiap hak rakyat yang ia langgar.
Gambaran Singkat tentang Pemimpin Zalim dan Perhitungan Dosa di Akhirat
Secara singkat, pemimpin zalim adalah penguasa yang menggunakan kewenangan secara tidak adil, melanggar hak masyarakat, mengkhianati amanah, atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan yang bertentangan dengan keadilan. Dalam Islam, jabatan tidak menjadi keistimewaan yang membebaskan seseorang dari hisab. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula wilayah amanah yang akan Allah tanyakan.
Karena seorang pemimpin mengambil keputusan yang menyentuh kehidupan banyak orang, kesalahan dalam kekuasaan dapat menjangkau jumlah manusia yang sangat besar. Sebuah keputusan yang merampas hak satu orang tentu merupakan kezaliman. Namun ketika sebuah kebijakan merampas hak ribuan atau jutaan orang, persoalan yang harus dipertanggungjawabkan juga menjadi jauh lebih luas.
Kementerian Agama RI menjelaskan melalui pembahasan mengenai tanggung jawab Umar bin Khattab bahwa pemimpin harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan pemimpin yang zalim menghadapi ancaman berat di akhirat. Pembahasan tersebut dapat ditelaah melalui Kementerian Agama RI tentang tanggung jawab pemimpin.
Jadi, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah rakyat dapat memberikan dosanya kepada penguasa, melainkan dosa apa yang memang menjadi tanggung jawab rakyat dan dosa apa yang muncul karena kezaliman seorang pemimpin.
Apakah Kita Bisa Melimpahkan Dosa kepada Pemimpin Zalim?
Jawabannya, tidak bisa secara bebas. Kita tidak dapat berkata bahwa karena pemimpin negara berbuat zalim, seluruh dosa pribadi kita otomatis menjadi tanggung jawabnya. Prinsip dasar Al Quran menyatakan bahwa setiap jiwa memikul beban amalnya sendiri.
Allah menjelaskan dalam Surah Fatir ayat 18 bahwa seorang pemikul dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bahkan apabila seseorang yang memiliki beban berat meminta orang lain memikul sebagian bebannya, beban itu tidak otomatis berpindah meskipun orang yang diminta merupakan kerabat dekat.
Prinsip ini membuat tanggung jawab seorang Muslim tetap bersifat pribadi. Jika seseorang berdusta atas kehendaknya sendiri, ia bertanggung jawab atas dustanya. Jika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian pula ketika seseorang sengaja menyakiti manusia tanpa alasan yang dibenarkan.
Keberadaan pemimpin zalim tidak menghapus catatan amal seseorang.
Lalu Mengapa Ada Dosa Orang Lain yang Bisa Dibebankan kepada Orang Zalim?
Di sinilah hadis tentang orang muflis atau orang yang bangkrut pada hari kiamat memberi penjelasan penting.
Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang datang membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tetapi selama hidup ia telah mencaci, merampas harta, menumpahkan darah, atau menyakiti orang lain. Allah kemudian memberikan kebaikannya kepada orang yang pernah ia zalimi. Apabila pahala itu habis sebelum seluruh hak selesai, dosa korbannya dapat dibebankan kepadanya.
“Jika kebaikannya habis sebelum tanggungannya selesai, dosa orang yang ia zalimi akan dibebankan kepadanya.”
Hadis riwayat Muslim nomor 2581.
Hadis tersebut dapat diperiksa melalui Sahih Muslim 2581 tentang orang muflis.
Perhatikan perbedaannya. Korban tidak bebas memilih seluruh dosa hidupnya lalu menyerahkannya kepada pelaku zalim. Allah yang menyelesaikan hak antara manusia dengan keadilan sempurna.
Artinya, seseorang yang menjadi korban kezaliman seorang penguasa memiliki hak yang Allah ketahui. Jika hak itu belum selesai di dunia, perkara tersebut dapat berlanjut pada hari kiamat.
Kapan Pemimpin Zalim Bisa Menanggung Dosa yang Berkaitan dengan Rakyat?
Seorang pemimpin dapat memperoleh tambahan dosa ketika perbuatan atau kekuasaannya secara nyata menjadi jalan bagi terjadinya kezaliman atau kesesatan. Namun hal ini tetap tidak menghapus tanggung jawab orang yang dengan sadar mengikuti keburukan tersebut.
Ada beberapa keadaan yang perlu dibedakan:
- Pemimpin secara langsung menzalimi rakyat. Ia merampas hak, menggunakan kekerasan tanpa hak, mengambil harta, melakukan fitnah, atau melakukan bentuk kezaliman lainnya.
- Pemimpin memerintahkan keburukan. Orang yang memberikan perintah dosa dapat memperoleh bagian dosa karena menjadi penyebab terjadinya perbuatan tersebut.
- Pemimpin mengajak masyarakat menuju kesesatan. Ia dapat menerima dosa karena menjadi penggerak atau penyebar keburukan.
- Pemimpin menciptakan kebijakan yang merugikan manusia secara zalim. Ia wajib mempertanggungjawabkan keputusan yang berada dalam kewenangannya.
- Rakyat tetap mempertanggungjawabkan pilihan pribadinya. Mengikuti perintah yang salah dengan sadar tidak selalu membuat seseorang bebas dari kesalahan.
Prinsip ini sejalan dengan hadis Sahih Muslim yang menerangkan bahwa orang yang mengajak manusia menuju kesesatan memperoleh dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa para pengikut tersebut.
Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh dosa karena menyesatkan orang lain, tetapi orang yang mengikuti kesesatan itu tetap mempunyai catatan dosanya sendiri.
Pemimpin Zalim dalam Islam Memikul Amanah yang Jauh Lebih Berat
Pemimpin zalim dalam Islam menghadapi pertanggungjawaban besar karena kekuasaan merupakan amanah, bukan sekadar kehormatan. Islam tidak melihat jabatan hanya dari luasnya kewenangan. Islam juga melihat banyaknya manusia yang berada di bawah tanggung jawab seorang pemimpin.
Rasulullah SAW mengingatkan:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang penguasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Riwayat Abu Dawud juga secara khusus menyebut penguasa sebagai penjaga rakyat dan akan Allah tanyai mengenai mereka.
Karena itu, penguasa tidak hanya menghadapi pertanyaan mengenai ibadah pribadinya. Ia juga harus menjawab penggunaan kekuasaan yang Allah titipkan kepadanya.
- Apakah ia menjaga hak rakyat?
- Apakah ia berlaku adil?
- Apakah ia menggunakan kekuasaan untuk melindungi yang lemah?
- Apakah ia mengambil harta yang bukan haknya?
- Apakah ia membiarkan penindasan karena kepentingan pribadi?
Pertanyaan semacam itu menunjukkan betapa beratnya amanah kekuasaan.
Jika Pemimpin Menyesatkan Rakyat, Siapa yang Menanggung Dosanya?
Pemimpin yang mengajak rakyat kepada keburukan dapat memperoleh dosa karena ajakannya, sementara orang yang mengikutinya tetap mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri.
Al Quran dalam Surah An Nahl ayat 25 menjelaskan adanya manusia yang akan membawa beban dosa mereka sendiri sekaligus sebagian beban dari orang yang mereka sesatkan.
Ayat ini tidak bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Sebab orang yang menyesatkan memperoleh dosa tambahan karena perbuatannya sendiri, yaitu mengajak orang menuju kesalahan.
Hadis Sahih Muslim memperjelas prinsip tersebut:
“Siapa yang mengajak kepada kesesatan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka.”
Bayangkan seorang penguasa menggunakan kekuasaan untuk menjadikan sesuatu yang zalim terasa normal. Jika masyarakat kemudian mengikuti arah tersebut, penguasa dapat menanggung dosa karena menjadi penyebab dan pendorongnya. Namun mereka yang mengikutinya secara sadar juga tidak otomatis kehilangan tanggung jawab pribadi.
Inilah alasan seseorang tidak bisa menggunakan kalimat, “Saya hanya mengikuti pemimpin,” sebagai alasan untuk membenarkan setiap tindakan.
Apakah Rakyat Ikut Berdosa karena Memiliki Pemimpin Zalim?
Tidak otomatis. Seseorang tidak berdosa hanya karena lahir, tinggal, atau menjadi warga negara yang dipimpin oleh penguasa zalim. Allah menilai manusia berdasarkan amal, kemampuan, pilihan, serta keadaan masing masing.
Rakyat bahkan dapat menjadi korban dari kebijakan seorang penguasa. Dalam keadaan seperti itu, menyamakan korban dengan pelaku tentu bertentangan dengan keadilan.
Persoalan berubah apabila seseorang ikut membantu kezaliman, menikmati hasil kejahatan dengan sadar, menyebarkan kebohongan untuk membenarkannya, atau melakukan tindakan zalim atas kehendaknya sendiri. Pada keadaan tersebut, orang itu menghadapi tanggung jawab sesuai keterlibatannya.
Karena itu, Islam mengajarkan umat agar tidak menjadikan kekuasaan manusia sebagai alasan untuk menghalalkan sesuatu yang Allah larang.
Seorang pejabat, aparat, pegawai, pendukung, atau masyarakat biasa tetap memiliki tanggung jawab sesuai kapasitas masing masing. Allah mengetahui siapa yang memerintah, siapa yang terpaksa, siapa yang menikmati kezaliman, siapa yang menolak, dan siapa yang benar benar tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan.
Benarkah Pemimpin Zalim Penyebab Bencana?
Istilah pemimpin zalim penyebab bencana perlu digunakan secara hati hati. Islam memang mengajarkan bahwa dosa, kerusakan, dan kezaliman manusia dapat membawa berbagai akibat buruk dalam kehidupan. Surah Ar Rum ayat 41 menerangkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul karena perbuatan tangan manusia agar manusia merasakan sebagian akibat perbuatannya dan kembali kepada jalan yang benar.
Namun kita tidak boleh dengan mudah menunjuk setiap gempa, banjir, wabah, atau musibah sebagai hukuman Allah karena kesalahan seorang pemimpin tertentu.
Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa bencana tidak tepat dipandang hanya dari satu sisi sebagai azab. Sebuah musibah dapat menjadi ujian, dapat berkaitan dengan tindakan manusia terhadap lingkungan, atau lahir dari proses alam.
Pada sisi lain, kebijakan penguasa memang dapat memperbesar kerusakan yang dibuat manusia. Misalnya, keputusan yang membiarkan perusakan hutan, eksploitasi tanpa pengawasan, pencemaran sungai, atau pembangunan tanpa perlindungan masyarakat dapat menimbulkan penderitaan nyata.
Jika seorang pemimpin mengetahui risiko tersebut lalu sengaja mengabaikannya demi kepentingan tertentu, persoalannya bukan hanya soal administrasi. Ada amanah dan hak manusia yang harus ia pertanggungjawabkan.
Karena itu, kalimat bahwa pemimpin zalim menjadi penyebab bencana sebaiknya tidak berubah menjadi vonis bahwa setiap musibah pasti merupakan hukuman Allah kepada suatu bangsa.
Bagaimana Jika Kita Menjadi Korban Kezaliman Pemimpin?
Menjadi korban tidak berarti kita kehilangan hak di hadapan Allah. Jika seseorang mengalami perampasan hak, fitnah, ketidakadilan, atau perlakuan zalim, Allah mengetahui seluruh perkara tersebut meskipun manusia gagal menyelesaikannya.
Seorang Muslim tetap perlu menjaga dirinya agar rasa marah tidak mendorongnya melakukan dosa baru. Menuntut hak tidak harus berubah menjadi tindakan yang merugikan orang yang tidak bersalah.
Gunakan jalan yang halal dan sesuai hukum ketika memungkinkan. Sampaikan kritik dengan benar, simpan bukti ketika hak dilanggar, gunakan mekanisme hukum yang tersedia, bantu korban kezaliman, dan jangan ikut menyebarkan tuduhan yang tidak memiliki dasar.
Hal ini penting karena kezaliman orang lain tidak menjadikan dosa kita halal.
Jika seorang penguasa menipu, kita tidak memperoleh izin untuk ikut menipu. Jika ia mencaci, kita tidak mendapat izin untuk memfitnah. Jika ia mengambil hak manusia, kita tidak boleh mengambil hak orang lain dengan alasan sedang melawan kezaliman.
Keadilan Allah bekerja dengan ukuran yang jauh lebih teliti daripada kemarahan manusia.
Mengapa Hari Hisab Sangat Berat bagi Pemimpin yang Zalim?
Kekuasaan memungkinkan seseorang menghasilkan kebaikan dalam skala besar, tetapi kekuasaan juga dapat memperluas kezaliman dalam skala besar.
Seorang manusia biasa mungkin hanya bertanggung jawab atas beberapa orang di lingkungannya. Seorang penguasa dapat membuat keputusan yang menyentuh kehidupan jutaan manusia.
Karena itu, apabila pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menjaga keadilan, ia mempunyai peluang besar memperoleh pahala. Sebaliknya, ketika ia memakai kekuasaan untuk menindas, setiap hak yang ia langgar dapat menjadi perkara yang menunggunya di hadapan Allah.
Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya di dunia dan akhirat.
Jabatan akhirnya tidak bisa menjadi benteng dari hari perhitungan.
Harta tidak dapat membeli keputusan Allah. Kekuasaan tidak dapat menekan pengadilan akhirat. Pengawal tidak dapat menghalangi orang yang pernah dizalimi untuk menuntut haknya.
Jangan Jadikan Pemimpin Zalim sebagai Alasan untuk Mengabaikan Dosa Sendiri
Memahami beratnya dosa pemimpin zalim seharusnya tidak membuat seseorang sibuk menghitung kesalahan penguasa sambil melupakan amal pribadinya. Hari kiamat bukan tempat manusia mencari kambing hitam. Allah mengetahui siapa yang menjadi pelaku, siapa yang membantu, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang berusaha menjaga dirinya dari kezaliman.
Jika kita memiliki dosa pribadi, jalan yang benar ialah bertaubat kepada Allah. Jika kita mengambil hak seseorang, kita perlu mengembalikan atau menyelesaikan hak tersebut. Jika kita menjadi korban kezaliman, kita boleh berharap kepada keadilan Allah tanpa merasa memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri dosa apa yang harus dipindahkan kepada pelaku.
Hadis orang muflis justru memberikan peringatan yang sangat kuat kepada penguasa dan masyarakat biasa. Hak manusia merupakan perkara serius. Salat, puasa, sedekah, dan ibadah lain tidak memberi seseorang izin untuk merampas hak orang lain.
Karena itu, ketika hidup di bawah pemimpin zalim, seorang Muslim tetap perlu menjaga amalnya sendiri, menghindari keterlibatan dalam kezaliman, tidak membantu penyimpangan, memperjuangkan keadilan melalui cara yang dibenarkan, serta yakin bahwa tidak satu pun hak manusia hilang dari pengetahuan Allah.
