Perceraian dalam Islam bukan pintu yang dibuka untuk emosi sesaat. Ia dibolehkan ketika rumah tangga tidak lagi mampu dijaga dengan adil, aman, dan bermartabat. Namun, begitu ikatan suami istri berakhir, persoalan tidak berhenti pada surat cerai. Ada harta, anak, nafkah, tempat tinggal, serta hubungan keluarga besar yang sering ikut terseret dalam perdebatan.
Dalam ajaran Islam, cerai tetap berada di bawah aturan. Al Quran menyebut talak yang bisa dirujuk sebanyak dua kali, lalu suami diminta memilih antara mempertahankan istri dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik pula. Redaksi ini menunjukkan bahwa perpisahan tidak boleh menjadi panggung saling menjatuhkan, apalagi menjadi alasan menelantarkan anak dan menguasai harta yang bukan haknya.
Cerai Bukan Sekadar Berpisah, Ada Amanah yang Tetap Melekat
Perceraian sering dibayangkan sebagai garis akhir hubungan suami istri. Dalam Islam, garis itu memang memutus akad perkawinan, tetapi tidak menghapus seluruh tanggung jawab. Mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu kepada mantan istri sesuai keadaan perceraiannya, dan ayah tetap memikul tanggung jawab terhadap anak.
Hadis yang sangat dikenal dalam pembahasan talak berbunyi:
“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”
Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Abu Dawud dan Ibnu Majah, sementara para ulama hadis membahas status sanadnya. Meski ada perbedaan penilaian, kandungannya sering dipahami sebagai peringatan agar talak tidak dijadikan keputusan tergesa, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan.
Talak Harus Dijaga dari Emosi Sesaat
Islam memberi ruang bagi perceraian karena ada keadaan rumah tangga yang tidak lagi membawa ketenangan. Kekerasan, pengabaian, perselisihan berat, hilangnya tanggung jawab, atau kerusakan akhlak dapat membuat pernikahan berubah menjadi beban yang menyakitkan. Namun, ruang itu tetap harus ditempuh dengan adab.
Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian pasangan muslim diproses melalui Pengadilan Agama. KHI tercatat sebagai dokumen hukum keluarga Islam yang berlaku, dengan rujukan Kementerian Agama dan status berlaku dalam basis JDIH Universitas Sumatera Utara.
Karena itu, ucapan cerai di ruang pribadi sering menimbulkan kekacauan sosial. Istri bisa kehilangan kepastian status, anak tidak mendapat kejelasan nafkah, dan harta bersama menjadi rebutan tanpa dasar putusan. Melalui pengadilan, hakim memeriksa alasan, berupaya mendamaikan, lalu menetapkan hak yang melekat setelah perkawinan putus.
Harta Setelah Cerai, Mana Milik Bersama dan Mana Milik Pribadi
Sebelum bicara warisan, keluarga perlu membedakan harta bersama dan harta warisan. Dua istilah ini sering dicampur, padahal berbeda. Harta bersama muncul karena perkawinan. Warisan muncul karena kematian. Cerai hidup tidak otomatis membuat mantan suami atau mantan istri menjadi ahli waris, sebab warisan baru dibuka ketika seseorang meninggal dunia.
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Badilag Mahkamah Agung menjelaskan bahwa harta bersama harus dipisahkan dari harta bawaan, hadiah, atau warisan yang diterima masing masing pihak, karena harta bawaan dan harta dari hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing masing pihak sepanjang tidak ada ketentuan lain.
Harta Bersama Biasanya Dibagi Dua
Dalam KHI, Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menjelaskan bahwa Pasal 96 dan 97 KHI mengatur pembagian harta bersama, baik dalam cerai hidup maupun cerai mati, dengan bagian yang pada dasarnya separuh untuk masing masing pihak.
Contoh sederhananya begini. Sepasang suami istri membeli rumah, kendaraan, dan membuka usaha selama menikah. Meski sertifikat rumah atas nama suami, atau rekening usaha atas nama istri, statusnya dapat menjadi harta bersama jika terbukti diperoleh selama perkawinan. Setelah cerai, harta itu dapat dibagi, dijual lalu dibagi hasilnya, atau ditetapkan penggunaannya oleh hakim sesuai keadaan perkara.
Namun, harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, seperti tanah pemberian orang tua sebelum akad, tidak otomatis menjadi harta bersama. Begitu juga warisan yang diterima suami atau istri dari orang tuanya selama menikah. Harta seperti itu tetap menjadi milik pribadi penerimanya, kecuali ada pencampuran yang dapat dibuktikan atau ada perjanjian khusus.
Tidak Semua Perkara Harta Dibagi Kaku
Meski aturan dasarnya separuh, pengadilan dapat mempertimbangkan fakta rumah tangga. Ada perkara tertentu ketika salah satu pihak terbukti tidak menjalankan kewajiban, menelantarkan keluarga, atau harta lebih banyak berasal dari kerja pihak lain. Badilag mencatat adanya putusan Mahkamah Agung yang memberi bagian lebih besar kepada istri karena suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak selama bertahun tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa harta bersama bukan sekadar angka di atas kertas. Hakim melihat pembuktian. Siapa yang membeli, kapan dibeli, dari sumber dana apa, apakah ada utang, apakah ada harta bawaan, apakah ada kekerasan ekonomi, dan apakah ada anak yang tinggal di rumah tersebut. Dalam sengketa seperti ini, bukti menjadi sangat penting, mulai dari sertifikat, kuitansi, mutasi rekening, surat usaha, sampai saksi keluarga.
Warisan Setelah Cerai, Anak Tetap Punya Hak
Banyak orang salah paham dengan mengira anak korban perceraian kehilangan hak waris. Dalam Islam, hak waris anak tidak hilang hanya karena ayah dan ibunya berpisah. Anak tetap anak. Hubungan darah dengan ayah dan ibu tidak putus oleh putusan cerai.
Pengadilan Agama Tilamuta menjelaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan hak waris anak dari ayah atau ibunya. Dalam uraian yang sama, disebutkan pula bahwa hak anak setelah perceraian mencakup nafkah, pengasuhan, bertemu orang tua, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak atas harta waris.
Mantan Suami atau Mantan Istri Tidak Selalu Menjadi Ahli Waris
Berbeda dengan anak, mantan pasangan tidak otomatis berhak mewarisi setelah cerai hidup yang telah berkekuatan hukum. Hak waris suami istri lahir karena hubungan perkawinan. Jika hubungan itu sudah putus, dasar saling mewarisi juga hilang.
Namun, bila yang terjadi adalah cerai mati, statusnya berbeda. Pasangan yang masih sah sebagai suami atau istri saat salah satunya wafat menjadi ahli waris. Al Quran Surah An Nisa ayat 12 mengatur bagian suami dan istri. Suami mendapat seperdua dari harta istri bila istri tidak memiliki anak, dan seperempat bila istri memiliki anak. Istri mendapat seperempat bila suami tidak memiliki anak, dan seperdelapan bila suami memiliki anak.
Dalam pembagian warisan, harta bersama harus dibereskan lebih dulu. Jika suami meninggal, separuh harta bersama dapat menjadi bagian pasangan yang masih hidup, lalu bagian almarhum masuk sebagai harta warisan. Setelah itu baru dikurangi utang, biaya pengurusan jenazah, serta wasiat yang sah, kemudian dibagikan kepada ahli waris.
Bagian Anak dalam Warisan Islam
Surah An Nisa ayat 11 menjadi salah satu ayat utama tentang warisan anak. Allah menetapkan bahwa bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Bila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat setengah. Bila anak perempuan lebih dari dua, mereka mendapat dua pertiga dari harta peninggalan.
Dalam KHI, kelompok ahli waris karena hubungan darah mencakup ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Ahli waris karena hubungan perkawinan mencakup duda atau janda. Jika semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Contoh pembagian sederhana:
- Seorang ayah wafat meninggalkan istri, satu anak laki laki, dan satu anak perempuan.
- Istri mendapat seperdelapan karena pewaris memiliki anak.
- Sisa harta diberikan kepada anak dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki laki dan satu bagian untuk anak perempuan.
- Bila ada ayah dan ibu pewaris, masing masing juga dapat memperoleh bagian tertentu sesuai susunan ahli waris.
Pembagian waris tidak bisa dibuat asal sama rata bila keluarga memilih memakai hukum waris Islam. Namun, setelah setiap ahli waris mengetahui bagian syar’i masing masing, sebagian keluarga dapat bermusyawarah untuk hibah atau kesepakatan lain yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan tidak merampas hak ahli waris yang lemah.
Anak Setelah Cerai, Hak Asuh Bukan Alat Balas Dendam
Anak sering menjadi pihak paling diam dalam perceraian. Ia tidak memilih lahir dari rumah tangga yang retak, tetapi sering dipaksa menanggung kemarahan orang tua. Islam memandang anak sebagai amanah. Karena itu, pengasuhan setelah cerai tidak boleh dijadikan senjata untuk menghukum mantan pasangan.
Pengadilan Agama Cimahi menjelaskan bahwa hadhanah adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Anak yang sudah berumur 12 tahun atau lebih dapat memilih dipelihara oleh ibunya. Dalam sumber yang sama, anak juga berhak atas nafkah lampau bila ayah pernah melalaikan nafkah sebelum anak dewasa dan mandiri.
Anak Kecil Umumnya Bersama Ibu
Dalam KHI, anak yang belum mumayyiz biasanya berada dalam pemeliharaan ibu, kecuali ada alasan kuat yang membuat pengasuhan itu tidak baik bagi anak. Alasan itu bisa berupa kekerasan, penelantaran, gangguan berat dalam pengasuhan, atau keadaan lain yang terbukti di pengadilan.
Namun, hak asuh tidak berarti ayah hilang. Ayah tetap ayah. Ia tetap wajib memberi nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Ia juga tetap berhak bertemu anak sepanjang tidak membahayakan keselamatan anak.
Pengadilan Agama Tilamuta menjelaskan bahwa orang tua tetap wajib menafkahi anak meskipun sudah bercerai. Jika pengasuhan berada pada ibu, ayah wajib membayar nafkah anak sampai anak dewasa atau mandiri. Anak juga berhak bertemu orang tua yang tidak mengasuhnya.
Nafkah Anak Tidak Gugur Karena Ayah dan Ibu Berpisah
Nafkah anak sering menjadi sengketa paling melelahkan. Ada ayah yang merasa tidak perlu memberi uang karena anak tinggal dengan ibu. Ada pula ibu yang menutup akses ayah karena sakit hati. Dua sikap ini sama sama dapat melukai anak.
Dalam Islam, biaya anak bukan hadiah dari ayah, melainkan kewajiban. Makan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, kesehatan, dan kebutuhan tumbuh kembang anak harus diperhatikan. Jika ayah memiliki kemampuan lebih, nafkah harus disesuaikan dengan kebutuhan wajar anak. Jika kemampuan ayah terbatas, pengadilan dapat menilai kelayakan berdasarkan fakta penghasilan dan kebutuhan dasar.
Al Quran Surah At Talaq ayat 6 juga memberi isyarat tanggung jawab ayah dalam keadaan setelah perceraian, termasuk ketika mantan istri sedang hamil atau menyusui anak. Ayat itu memerintahkan agar perempuan yang dicerai ditempatkan secara layak menurut kemampuan suami, dan bila mereka menyusui anak, mereka diberi upahnya.
Hak Mantan Istri Setelah Cerai
Setelah cerai, mantan istri tidak selalu pulang dengan tangan kosong. Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia mengenal beberapa hak yang dapat dimohonkan, terutama dalam cerai talak. Hak itu bukan belas kasihan, melainkan bagian dari tanggung jawab yang lahir dari akad yang pernah sah.
Pengadilan Agama Cimahi merinci hak perempuan pasca perceraian, antara lain nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, dan hadhanah. Nafkah iddah diberikan selama masa tunggu, kecuali dalam keadaan tertentu seperti nusyuz. Mut’ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak, baik berupa uang maupun benda.
Nafkah Iddah dan Mut’ah
Nafkah iddah menjadi penanda bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara kasar. Selama masa tunggu, ada aturan yang menjaga perempuan dari ketidakpastian ekonomi. Mut’ah menjadi pemberian penghibur yang mencerminkan adab perpisahan.
Nafkah madhiyah juga dapat menjadi perkara penting. Jika selama perkawinan suami pernah melalaikan nafkah wajib, istri dapat menuntut nafkah lampau sesuai pembuktian. Dalam banyak perkara, hakim akan melihat kemampuan suami, kebutuhan istri dan anak, serta kepatutan jumlah yang diminta.
Hadhanah dan Biaya Pemeliharaan
Hak asuh sering disebut milik ibu, tetapi yang lebih tepat adalah hak anak untuk diasuh dengan baik. Bila anak masih kecil, ibu sering menjadi pihak yang paling dekat secara perawatan harian. Akan tetapi, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuan.
Pengasuhan yang baik tidak cukup dengan tempat tinggal. Anak membutuhkan rutinitas sekolah, akses kesehatan, lingkungan aman, kasih sayang, dan kesempatan bertemu kedua orang tua. Jika salah satu orang tua menghalangi hubungan anak dengan pihak lain tanpa alasan keselamatan, sengketa dapat kembali dibawa ke pengadilan.
Urutan Aman Mengurus Harta, Waris, dan Anak
Dalam banyak keluarga muslim, sengketa membesar karena semua urusan dicampur dalam satu perdebatan. Harta bersama disamakan dengan warisan. Nafkah anak dianggap bagian dari pembagian rumah. Hak asuh dipakai untuk menekan mantan pasangan. Padahal tiap urusan punya jalur sendiri.
Agar tidak saling menzalimi, urutan yang sering dipakai adalah sebagai berikut:
- Pastikan status cerai melalui putusan Pengadilan Agama.
- Catat seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan.
- Pisahkan harta bawaan, hadiah pribadi, dan warisan pribadi.
- Tentukan nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau, serta nafkah anak.
- Tetapkan pengasuhan anak dan jadwal pertemuan dengan orang tua lain.
- Bila ada kematian, selesaikan harta bersama lebih dulu sebelum membagi warisan.
- Bayar utang pewaris dan jalankan wasiat yang sah sebelum harta dibagikan.
Sengketa yang Sering Terjadi di Keluarga Muslim
Perdebatan paling umum biasanya muncul pada tiga titik. Pertama, rumah atas nama suami tetapi dibeli saat menikah. Kedua, anak tinggal bersama ibu tetapi ayah merasa nafkah tidak perlu diberikan karena sudah bercerai. Ketiga, mantan pasangan menuntut warisan padahal cerai hidup sudah berkekuatan hukum.
Dalam perkara pertama, nama di sertifikat bukan satu satunya penentu. Pengadilan melihat kapan harta diperoleh dan dari mana sumber dananya. Dalam perkara kedua, ayah tetap wajib menafkahi anak. Dalam perkara ketiga, hubungan perkawinan yang sudah putus membuat mantan pasangan tidak berada pada jalur ahli waris, sedangkan anak tetap memiliki hubungan darah.
“Perceraian yang paling berat bukan hanya saat akad berakhir, tetapi ketika orang tua gagal menjaga amanah anak dan harta setelah perpisahan.”
Di sinilah keluarga besar seharusnya hadir sebagai penenang, bukan pembakar pertikaian. Orang tua dari kedua pihak perlu menahan diri dari hasutan. Saudara kandung tidak boleh mendorong perebutan harta yang bukan haknya. Anak tidak boleh dipaksa memilih dengan tekanan. Jika musyawarah gagal, jalur pengadilan lebih aman daripada keputusan sepihak yang melahirkan kezaliman baru.
Saat Anak Menjadi Ahli Waris dari Orang Tua yang Bercerai
Perceraian tidak mengubah nasab. Anak tetap bernasab kepada ayahnya dan tetap memiliki hubungan darah dengan ibunya. Bila ayah meninggal setelah bercerai dari ibu, anak tetap menjadi ahli waris ayah. Bila ibu meninggal setelah bercerai dari ayah, anak juga tetap menjadi ahli waris ibu.
Yang berubah hanyalah hubungan waris antara mantan suami dan mantan istri. Anak tidak ikut terputus. Karena itu, keluarga ayah tidak boleh mengusir anak dari daftar ahli waris hanya karena ibunya sudah bercerai. Keluarga ibu juga tidak boleh menutup hak anak dari garis ayah hanya karena pernah ada luka rumah tangga.
Jika anak masih kecil, bagian warisnya harus dijaga. Wali atau pengasuh tidak boleh memakai harta anak untuk kepentingan pribadi. Harta anak yatim adalah amanah berat. Dalam urusan ini, pengawasan keluarga dan lembaga hukum dapat dibutuhkan agar bagian anak tidak habis sebelum ia mampu mengelolanya sendiri.
Ketika Rumah Menjadi Tempat Tinggal Anak
Rumah sering menjadi objek paling panas setelah cerai. Secara harta bersama, rumah bisa dibagi. Tetapi bila rumah itu menjadi satu satunya tempat tinggal anak, hakim dapat mempertimbangkan cara pembagian yang tidak merugikan anak. Pengadilan Agama Tilamuta mencatat adanya rumusan kamar agama tahun 2022 yang menyebut bahwa dalam perkara harta bersama, bila objeknya terbukti satu satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan dapat dikabulkan, tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak dewasa atau sudah menikah.
Aturan seperti ini memperlihatkan bahwa anak tidak boleh menjadi korban perebutan aset. Orang tua boleh menuntut hak harta, tetapi kebutuhan tempat tinggal anak tetap harus dipandang serius. Rumah bukan hanya benda bernilai rupiah. Bagi anak, rumah adalah tempat ia tidur, belajar, pulang sekolah, dan bertahan dari guncangan perceraian orang tuanya.
